Tuesday 11 June 2013

Pagu Indikatif Anggaran Kemhan Tahun 2014 Sebesar Rp 80.5 Trilyun

Helikopter serang AH-64D Apache (photo : Fairford 2009)


Jakarta, (IMS) - Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).


Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

"Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi," katanya.


Sementara, untuk rencana pembelian helikopter serang Apache dari AS oleh TNI AD itu, kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

"Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui," jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli helikopter serang Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

"Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top." 

"Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun," tegasnya.


Monday 10 June 2013

TNI Borong Rudal Anti-Tank Buatan Amerika Serikat

Rudal anti-tank Javelin buatan perusahaan Raytheon dan Lockheed MartinRudal ini berbobot ringan dan berdaya hancur besar. (Dok. Raytheon)

(IMS) -- Angkatan bersenjata Indonesia memborong peluncur rudal anti-tank (ATGM) canggih buatan Amerika Serikat. Rudal ini mampu mengunci sasaran dan mengikuti kemanapun target berjalan dengan daya ledak yang luar biasa.

Anti tank baru bernama Javelin ini dipamerkan dan diperagakan penggunaannya usai pembukaan latihan gabungan Garuda Shield TNI Angkatan Darat dengan Tentara AS di Pasifik (USARPAC), Senin 10 Juni 2013. 

Letnan Satu TNI Bonny Octavian yang memperagakan penggunaan Javelin mengatakan, jarak tembak rudal ini mencapai 2,5 kilometer. Javelin dilengkapi dengan pelacak canggih yang mampu mengunci dan menembak sasaran yang bergerak. "Waktu reload rudal ini cukup cepat, yaitu 40 detik saja," kata Bonny.

Bonny mengatakan, TNI telah memesan 25 alat pembidik dan 189 rudal anti tank Javelin buatan perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin ini. Namun senjata ini masih dalam tahap produksi dan belum dikirim.

Selain canggih, alat ini sangat ringan dan dapat ditempatkan di bahu penyerang. Menurut laman Inetres.com, rudal Javelin berbobot 11,8 kilogram sementara alat pembidik dan peluncur hanya 6,4 kilogram. "Senjata ini selain canggih juga simpel dan ringan," kata Bonny.

Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 1998 oleh perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin dengan nama proyek Javelin Joint Venture. Produksinya sendiri dimulai tahun 1994 dan dikirimkan ke barak militer di Fort Benning, Georgia pada tahun 1996.

Laman army-technology.com menuliskan, Javelin digunakan tentara AS dan Australia pada perang di Irak antara Maret dan April 2003. Saat ini, senjata ini digunakan di Afganistan. Lebih dari 2.000 rudal Javelin telah ditembakkan AS dan tentara koalisi di negara ini.

Negara asing pertama pembeli Javelin adalah Inggris pada Januari 2003 dengan pemesanan awal sebanyak 18 peluncur dan 144 rudal. Negara lainnya yang telah menggunakan ini adalah Taiwan, Lithuania, Yordania, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Irlandia. Beberapa negara lainnya tengah mengantre untuk mendapatkannya.

Inetres.com memaparkan, satu buah peluncur dan pelacak Javelin dibanderol US$126.000 atau sekitar Rp1,2 miliar, sementara rudal Javelin satuannya seharga US$78.000, setara Rp756 juta.


Mi-17 Penerbad Siap Bertugas ke Sudan


(IMS) -- Untuk pertama kalinya, Mabes TNI akan mengirimkan tiga helikopter ke dalam misi perdamaian PBB yang bertugas di Darfur, Sudan. Ketiga heli yang terpilih, Mil Mi-17V5 Hip merupakan aset Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) yang berpangkalan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. Dengan misi berlabel internasional di daerah konflik, ketiga heli harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan PBB. 

Seperti apa peralatan baru yang dicangkokkan ke heli buatan Rusia ini dan apa untungnya bagi Indonesia memenuhi permintaan PBB, ikuti penelusuran Beny Adrian berikut ini. Angkasa mencari informasi langsung ke sarangnya di Skadron 31, Semarang dan berkesempatan pula mewawancarai Danpuspenerbad, Brigjen TNI Moch. Afifudin. 

Terang saja Puspenerbad girang tak kepalang menerima kepercayaan dari Pemerintah RI untuk menjalankan misi mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan. Di bawah payung United Nations Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan, Afrika Utara, ketiga heli akan bertugas selama satu tahun. Menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk berbuat yang terbaik, karena penugasan ini adalah yang pertama bagi TNI mengirimkan kontingen dengan kekuatan utama pesawat terbang (helikopter) guna mendukung misi PBB.“Rencananya heli beserta kelengkapan dan personel akan diberangkatkan pada bulan Juli,” ujar Komandan Puspenerbad Brigjen TNI Moch Afifuddin. 

Kisah di balik pengiriman heli Penerbad ini berawal dari kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki Moon ke Indonesia pada 20 Maret 2012, berbarengan pelaksanaan Jakarta International Defense Dialogue (21-23 Maret). Kehadiran Ban Ki Moon tak lepas dari tugasnya sebagai pembicara dalam forum dialog dilanjutkan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) di Sentul. Kegiatan Ban Ki Moon lainnya adalah melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di poin ketiga inilah kisah bermula.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY, salah satu persoalan yang dikemukan Ban Ki Moon adalah bahwa PBB masih kekurangan alat angkut helikopter di wilayah konflik yang ditangani. Saat itu juga Sekjen menawarkan kepada SBY, apakah ada peluang Indonesia membantu PBB dengan mengirimkan helikopternya. Dengan keyakinan penuh, SBY pun memberikan jawaban positif bahwa Indonesia akan mengirimkan heli yang diminta. Pernyataan SBY ini lah yang kemudian dikemukakan Ban Ki Moon saat berbicara di forum dialog langsung mendapat aplaus dari hadirin. Setelah itu, perintah pun mengalir secara hirarki dari Panglima TNI hingga ke satuan pembina yaitu Puspenerbad. 

Awalnya permintaan ini adalah untuk memperkuat satgas penerbangan PBB di Kongo. Karena itu namanya pun semula adalah Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/MONUSCO. Belakangan PBB merevisi permintaannya dengan mengubah negara tujuan menjadi Sudan. Dengan demikian nama kontingen menjadi Konga XXXV-A/UNAMID dengan main operational base di El Fasher, Darfur. 

Mengutip dari website PMPP, hingga Juli 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara kontributor Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan 1.902 personel (data PBB per 31 Juni 2012). Kontribusi tersebut terdiri dari 161 polisi, 25 military observers, dan 1.698 personel militer di delapan misi yaitu UNIFIL (Lebanon 1.354), UNMISS (Sudan Selatan, 14), UNISFA (Abyei Sudan, 1), UNAMID (Darfur, 151), MONUSCO (DRC, 192), UNMIL (Liberia, 1), MINUSTAH (Haiti, 178), dan UNSMIS (Suriah, 11). Perkembangan positifnya adalah, kontribusi Indonesia tidak hanya sebatas personel semata, tapi juga telah mengirimkan alutsista berupa kapal perang jenis korvet ke dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL selama empat kali. Bersama KRI juga selalu diikutkan sebuah helikopter NBO-105 milik Penerbal.


Guna memenuhi permintaan ini, Puspenerbad pun menyiapkan tiga helikopter Mi-17V5 terbaik dari 12 unit heli sejenis yang dimiliki. Pilihan jatuh kepada HA-5156, HA-5157, dan HA-5159. Ketiga heli ini adalah hasil pengadaan terakhir tahun 2011 sehingga kondisinya masih sangat baik. Kalau melihat rekam jejaknya, HA-5156 baru mengantongi 115 jam terbang, HA-5157 mengantongi 102 jam terbang, dan HA-5159 mengumpulkan 237 jam terbang. Kondisinya masih sangat baru, dan ini, menurut Brigjen Afifuddin, memberikan kepercayaan diri tersendiri kepada Indonesia.

“Mi-17 kita satu-satunya yang terbaru, sementara heli negara lain sudah ribuan jam terbang sehingga PBB pun surprise dengan heli kita,” beber Afifudin. 

Tidak sedikit perombakan dan penambahan dilakukan terhadap ketiga Mi-17 ini guna memenuhi persyaratan yang diminta PBB. Secara umum ketiga heli dituntut mampu terbang instrument, karena tidak tertutup kemungkinan beroperasi di malam hari dan di cuaca yang berubah-ubah, membawa kargo di eksternal, mengirim-mengambil pasukan dengan teknik fastrope serta kemampuan beladiri. 

Tidak hanya menyangkut sistem navigasi dan komunikasi, syarat ketat pun dititahkan sampai ke urusan penerbang. Dalam LOA (Letter of Assist) yang disampaikan PBB, disebutkan bahwa untuk mengawaki ketiga heli, Indonesia harus menyiapkan empat set kru yang terdiri dari empat pilot (PiC) dan empat kopilot. Untuk PiC harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dengan 750 jam di antaranya in command dan 400 jam pada tipe dimaksud. Sebagai tambahan, PiC juga harus memiliki minimal 30 jam terbang instrument dan 50 jam terbang malam dengan NVG. Sementara kopilot harus mengantongi minimal 100 jam terbang di tipe dimaksud. 

Demi alasan keamanan terbang, oleh Pemerintah Indonesia akhirnya disetujui setiap heli akan diawaki oleh dua set kru. Sehingga dengan tiga heli, disediakan enam pilot serta enam juga kopilot. Semua PiC (Penerbang I) berpangkat mayor sedangkan untuk kopilot (Penerbang II) berpangkat lettu dan seorang letda. “Dua orang di antaranya (kopilot) sudah kandidat pilot, namun belum sempat disupervisi karena keburu persiapan ke PBB,” kata Letkol CPN Eko Priyanto yang ditunjuk sebagai Komandan Satgas/ Komandan Detasemen Penerbad di Sudan nantinya. 



Jujur saja saat bertandang ke Skadron 31 di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Angkasa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Dansatgas dan Danpuspenerbad, melihat sendiri kondisi ketiga Mi-17 pasca upgrade. Secara kasat mata warnanya pun sudah berganti putih sesuai standar PBB. Di kedua sisi badan heli persis di bawah exhaust terpampang dua huruf besar UN (United Nations), sementara di kedua sisi tailboom tertulis United Nations dan bendera Indonesia di vertical tail. 

Bagi mata yang jeli, beberapa penambahan sudah terlihat di bagian luar heli. Kita mulai dari depan, di kedua jendela pilot ditambahkan pelat baja (armor plate) Level III untuk menetralisir proyektil kaliber 7,62mm. Pelat ini melengkapi perisai terdahulu di jendela bawah yang sudah menjadi bawaan Mi-17 versi militer. Di bawah daerah kokpit ini juga nongol antena baru VHF versi militer ARC 210 berwarna hitam, melengkapi antena VHF buatan Rusia yang sudah terpasang sebelumnya. Dengan spesifikasi baru ini, ketiga heli memang berlimpah radio.



Kepada Angkasa, Kapuspenerbad Brigjen Moch Afifudin mengakui bahwa pihaknya tidak ingin mengekspos rencana keberangkatan Mi-17 ini. “Ada media lokal di Semarang memberitakan, tapi itu bukan dari kami,” ujarnya. Namun kepada Angkasa, jenderal berbintang satu yang ramah ini memberikan kesempatan untuk mengupasnya secara detail. 
Menurut Afifudin, untuk penugasan ini PBB mensyaratkan heli dengan kapasitas minimal 20 penumpang. Di lingkungan TNI memang hanya TNI AD yang mempunyai heli dengan kapasitas tersebut. Sehingga perintah itupun turun ke Puspenerbad. Kapuspenerbad yang sampai sekarang masih aktif menerbangkan NBell-412EP ini mengaku bangga, karena pihaknya bisa menyiapkan heli sesuai keinginan PBB. “Sehingga saat diinspeksi PBB beberapa waktu lalu, ketiga heli dinyatakan lulus cek. Baik alutsista, personel, dan alat pendukungnya,”aku Afifudin. Pemeriksaan dilakukan tim khusus PBB pada 13 Maret lalu di Semarang. 

Dengan diberikannya kepercayaan kepada Indonesia untuk mengirimkan tiga heli ke misi PBB, ternyata berimbas kepada posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Hal ini didengar sendiri oleh Afifudin dari Letkol CHB Iroth Soni yang bertugas di markas PBB di New York. “Komandan, saya salut, ikut senang dan membuat saya merinding. Dengan kita siap mendukung PBB tidak hanya meningkatkan citra tapi juga bargaining Indonesia di dunia,” beber Afifudin menirukan penjelasan Letkol Iroth Soni saat ditemuinya di New York. 



Mengutip dari situs PMPP, tercatat bahwa sampai saat ini TNI sudah mengirim personelnya sebanyak 563 kali dengan kontingen terakhir sebanyak 175 prajurit tergabung dalam Satgas Kompi Zeni (Kizi) Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO. Mereka diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Republik Demokratik Kongo pada 7 Januari lalu. 

Tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I. Kontingen ini bertugas di Sinai, Mesir pada misi UNEF-1 (United Nation Emergency Force) pada 8 Januari 1957 dengan komandan Letkol Hartoyo.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...