Mi-17 Penerbad Siap Bertugas ke Sudan

Mil Mi-17V5 Hip Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad)

(IMS) -- Untuk pertama kalinya, Mabes TNI akan mengirimkan tiga helikopter ke dalam misi perdamaian PBB yang bertugas di Darfur, Sudan. Ketiga heli yang terpilih, Mil Mi-17V5 Hip merupakan aset Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) yang berpangkalan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. Dengan misi berlabel internasional di daerah konflik, ketiga heli harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan PBB. 

Seperti apa peralatan baru yang dicangkokkan ke heli buatan Rusia ini dan apa untungnya bagi Indonesia memenuhi permintaan PBB, ikuti penelusuran Beny Adrian berikut ini. Angkasa mencari informasi langsung ke sarangnya di Skadron 31, Semarang dan berkesempatan pula mewawancarai Danpuspenerbad, Brigjen TNI Moch. Afifudin. 

Terang saja Puspenerbad girang tak kepalang menerima kepercayaan dari Pemerintah RI untuk menjalankan misi mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan. Di bawah payung United Nations Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan, Afrika Utara, ketiga heli akan bertugas selama satu tahun. Menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk berbuat yang terbaik, karena penugasan ini adalah yang pertama bagi TNI mengirimkan kontingen dengan kekuatan utama pesawat terbang (helikopter) guna mendukung misi PBB.“Rencananya heli beserta kelengkapan dan personel akan diberangkatkan pada bulan Juli,” ujar Komandan Puspenerbad Brigjen TNI Moch Afifuddin. 

Kisah di balik pengiriman heli Penerbad ini berawal dari kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki Moon ke Indonesia pada 20 Maret 2012, berbarengan pelaksanaan Jakarta International Defense Dialogue (21-23 Maret). Kehadiran Ban Ki Moon tak lepas dari tugasnya sebagai pembicara dalam forum dialog dilanjutkan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) di Sentul. Kegiatan Ban Ki Moon lainnya adalah melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di poin ketiga inilah kisah bermula.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY, salah satu persoalan yang dikemukan Ban Ki Moon adalah bahwa PBB masih kekurangan alat angkut helikopter di wilayah konflik yang ditangani. Saat itu juga Sekjen menawarkan kepada SBY, apakah ada peluang Indonesia membantu PBB dengan mengirimkan helikopternya. Dengan keyakinan penuh, SBY pun memberikan jawaban positif bahwa Indonesia akan mengirimkan heli yang diminta. Pernyataan SBY ini lah yang kemudian dikemukakan Ban Ki Moon saat berbicara di forum dialog langsung mendapat aplaus dari hadirin. Setelah itu, perintah pun mengalir secara hirarki dari Panglima TNI hingga ke satuan pembina yaitu Puspenerbad. 

Awalnya permintaan ini adalah untuk memperkuat satgas penerbangan PBB di Kongo. Karena itu namanya pun semula adalah Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/MONUSCO. Belakangan PBB merevisi permintaannya dengan mengubah negara tujuan menjadi Sudan. Dengan demikian nama kontingen menjadi Konga XXXV-A/UNAMID dengan main operational base di El Fasher, Darfur. 

Mengutip dari website PMPP, hingga Juli 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara kontributor Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan 1.902 personel (data PBB per 31 Juni 2012). Kontribusi tersebut terdiri dari 161 polisi, 25 military observers, dan 1.698 personel militer di delapan misi yaitu UNIFIL (Lebanon 1.354), UNMISS (Sudan Selatan, 14), UNISFA (Abyei Sudan, 1), UNAMID (Darfur, 151), MONUSCO (DRC, 192), UNMIL (Liberia, 1), MINUSTAH (Haiti, 178), dan UNSMIS (Suriah, 11). Perkembangan positifnya adalah, kontribusi Indonesia tidak hanya sebatas personel semata, tapi juga telah mengirimkan alutsista berupa kapal perang jenis korvet ke dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL selama empat kali. Bersama KRI juga selalu diikutkan sebuah helikopter NBO-105 milik Penerbal.

Guna memenuhi permintaan ini, Puspenerbad pun menyiapkan tiga helikopter Mi-17V5 terbaik dari 12 unit heli sejenis yang dimiliki. Pilihan jatuh kepada HA-5156, HA-5157, dan HA-5159. Ketiga heli ini adalah hasil pengadaan terakhir tahun 2011 sehingga kondisinya masih sangat baik. Kalau melihat rekam jejaknya, HA-5156 baru mengantongi 115 jam terbang, HA-5157 mengantongi 102 jam terbang, dan HA-5159 mengumpulkan 237 jam terbang. Kondisinya masih sangat baru, dan ini, menurut Brigjen Afifuddin, memberikan kepercayaan diri tersendiri kepada Indonesia.

“Mi-17 kita satu-satunya yang terbaru, sementara heli negara lain sudah ribuan jam terbang sehingga PBB pun surprise dengan heli kita,” beber Afifudin. 

Tidak sedikit perombakan dan penambahan dilakukan terhadap ketiga Mi-17 ini guna memenuhi persyaratan yang diminta PBB. Secara umum ketiga heli dituntut mampu terbang instrument, karena tidak tertutup kemungkinan beroperasi di malam hari dan di cuaca yang berubah-ubah, membawa kargo di eksternal, mengirim-mengambil pasukan dengan teknik fastrope serta kemampuan beladiri. 

Tidak hanya menyangkut sistem navigasi dan komunikasi, syarat ketat pun dititahkan sampai ke urusan penerbang. Dalam LOA (Letter of Assist) yang disampaikan PBB, disebutkan bahwa untuk mengawaki ketiga heli, Indonesia harus menyiapkan empat set kru yang terdiri dari empat pilot (PiC) dan empat kopilot. Untuk PiC harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dengan 750 jam di antaranya in command dan 400 jam pada tipe dimaksud. Sebagai tambahan, PiC juga harus memiliki minimal 30 jam terbang instrument dan 50 jam terbang malam dengan NVG. Sementara kopilot harus mengantongi minimal 100 jam terbang di tipe dimaksud. 

Demi alasan keamanan terbang, oleh Pemerintah Indonesia akhirnya disetujui setiap heli akan diawaki oleh dua set kru. Sehingga dengan tiga heli, disediakan enam pilot serta enam juga kopilot. Semua PiC (Penerbang I) berpangkat mayor sedangkan untuk kopilot (Penerbang II) berpangkat lettu dan seorang letda. “Dua orang di antaranya (kopilot) sudah kandidat pilot, namun belum sempat disupervisi karena keburu persiapan ke PBB,” kata Letkol CPN Eko Priyanto yang ditunjuk sebagai Komandan Satgas/ Komandan Detasemen Penerbad di Sudan nantinya. 

Bagaimana soal heli? 

Jujur saja saat bertandang ke Skadron 31 di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Angkasa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Dansatgas dan Danpuspenerbad, melihat sendiri kondisi ketiga Mi-17 pasca upgrade. Secara kasat mata warnanya pun sudah berganti putih sesuai standar PBB. Di kedua sisi badan heli persis di bawah exhaust terpampang dua huruf besar UN (United Nations), sementara di kedua sisi tailboom tertulis United Nations dan bendera Indonesia di vertical tail. 

Bagi mata yang jeli, beberapa penambahan sudah terlihat di bagian luar heli. Kita mulai dari depan, di kedua jendela pilot ditambahkan pelat baja (armor plate) Level III untuk menetralisir proyektil kaliber 7,62mm. Pelat ini melengkapi perisai terdahulu di jendela bawah yang sudah menjadi bawaan Mi-17 versi militer. Di bawah daerah kokpit ini juga nongol antena baru VHF versi militer ARC 210 berwarna hitam, melengkapi antena VHF buatan Rusia yang sudah terpasang sebelumnya. Dengan spesifikasi baru ini, ketiga heli memang berlimpah radio.

"Posisi Tawar Indonesia Meningkat"

Kepada Angkasa, Kapuspenerbad Brigjen Moch Afifudin mengakui bahwa pihaknya tidak ingin mengekspos rencana keberangkatan Mi-17 ini. “Ada media lokal di Semarang memberitakan, tapi itu bukan dari kami,” ujarnya. Namun kepada Angkasa, jenderal berbintang satu yang ramah ini memberikan kesempatan untuk mengupasnya secara detail. 

Menurut Afifudin, untuk penugasan ini PBB mensyaratkan heli dengan kapasitas minimal 20 penumpang. Di lingkungan TNI memang hanya TNI AD yang mempunyai heli dengan kapasitas tersebut. Sehingga perintah itupun turun ke Puspenerbad. Kapuspenerbad yang sampai sekarang masih aktif menerbangkan NBell-412EP ini mengaku bangga, karena pihaknya bisa menyiapkan heli sesuai keinginan PBB. “Sehingga saat diinspeksi PBB beberapa waktu lalu, ketiga heli dinyatakan lulus cek. Baik alutsista, personel, dan alat pendukungnya,”aku Afifudin. Pemeriksaan dilakukan tim khusus PBB pada 13 Maret lalu di Semarang. 

Dengan diberikannya kepercayaan kepada Indonesia untuk mengirimkan tiga heli ke misi PBB, ternyata berimbas kepada posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Hal ini didengar sendiri oleh Afifudin dari Letkol CHB Iroth Soni yang bertugas di markas PBB di New York. “Komandan, saya salut, ikut senang dan membuat saya merinding. Dengan kita siap mendukung PBB tidak hanya meningkatkan citra tapi juga bargaining Indonesia di dunia,” beber Afifudin menirukan penjelasan Letkol Iroth Soni saat ditemuinya di New York. 

TNI dalam Operasi Perdamaian

Mengutip dari situs PMPP, tercatat bahwa sampai saat ini TNI sudah mengirim personelnya sebanyak 563 kali dengan kontingen terakhir sebanyak 175 prajurit tergabung dalam Satgas Kompi Zeni (Kizi) Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO. Mereka diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Republik Demokratik Kongo pada 7 Januari lalu. 

Tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I. Kontingen ini bertugas di Sinai, Mesir pada misi UNEF-1 (United Nation Emergency Force) pada 8 Januari 1957 dengan komandan Letkol Hartoyo.

(Angkasa)

Lanud Supadio Kini Dilengkapi dengan Rudal QW-3

Prajurit Batalyon 465 Paskhas TNI AU melakukan ujicoba penembakan rudal QW-3 di Pantai Kura-Kura Singkawang, Kalimantan Barat (photo : Antara)

Pontianak, (IMS) - Pangkalan Udara Supadio, Kalimantan Barat memiliki alat utama sistem persenjataan baru yakni rudal QW-3. Uji coba sudah dilakukan di Kura-kura Beach Singkawang.

Sasaran tembak bergerak rudal QW-3 berupa pesawat drone tipe S-70 (photo : Antara) 

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Novyan Samyoga, Kamis (6/6/2013) menjelaskan, QW-3 akan memperkuat sistem alutsista Lanud Supadio. "Kami memiliki wilayah tanggung jawab hingga ke perbatasan dengan negara tetangga. Rudal ini akan meningkatkan sistem alutsista TNI AU di Kalbar," kata Novyan. Rudal QW-3 akan dioperasikan oleh Pasukan Khas TNI AU Batalion 465, Kalbar.

Ini adalah jenis rudal untuk perlindungan obyek vital langsung, jika pesawat musuh masih bisa menembus pertahanan udara di dua ring sebelumnya. Uji coba rudal ini dilakukan di Singkawang Rabu kemarin. Rudal diuji coba untuk menembak pesawat drone S-70 dan umpan yang dilepaskan oleh S-70.

(Kompas)

Su-35 BM Pilihan Tepat Pengganti F-5 TNI AU

Kandidat Pengganti F-5 TNI AU

Peranan F-5 E/F di TNI AU

(IMS) -- Sejak bergabung di TNI AU tahun 1970-an yang lalu, skuadron F-5 E/F di fungsikan sebagai skuadron interceptor (pencegat). Skuadron Interceptor berarti bahwa sejatinya pesawat ini yang diharapkan akan di turunkan untuk melakukan tugas mencegat pesawat musuh memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Itu artinya skuadron ini akan lebih diarahkan untuk bertarung menghadapi pesawat lawan (Air Superiority), walaupun tidak menutup kemungkinan memiliki kemampuan serangan permukaan (Ground Attack) maupun serang kapal permukaan (Maritime Strike). Beberapa dekade yang lalu kemampuan F-5 E/F cukup mumpuni sebagai interceptor karena memiliki kecepatan diatas 1.6 Mach.

Kawasan Sekitar Indonesia antara 2015 – 2020

Seperti perandaian kita tadi bahwa diharapkan skuadron pengganti F-5 ini sudah full operasional paling lama di tahun 2020, maka untuk menentukan pesawat paling cocok untuk menggantikan F-5 ini, kita harus melihat gambaran kawasan sekitar Indonesia di tahun 2020 itu. Sebagai mana kita ketahui, Australia sebagai salah satu tetangga dekat Indonesia sudah berkomitment untuk membeli puluhan pesawat generasi ke 5 yaitu F-35. Demikian halnya dengan Singapura yang juga sudah berencana membeli puluhan pesawat yang sama. Sedangkan Malaysia, dalam waktu beberapa tahun kedepan akan melengkapi skuadron MRCA pengganti Mig-29 N mereka. Kandidat pemenangnya adalah F/A-18 E/F Super Hornet, EF Typhoon atau Dassault Rafale.

Dengan melihat hal ini, maka kemungkinan kedepan pesawat yang akan menjadi lawan ‘tanding’ dari calon pengganti F-5 ini adalah F-35 dan MRCA Malaysia, serta pesawat-pesawat yang ada di inventory negara tetangga saat ini. Artinya pengganti F-5 TNI AU nanti harus dipersiapkan untuk bersaing dengan F-35, F-15, F-16 Block 52, F-18, F/A-18 E/F Super Hornet, Su-30 MKM, EF Typhoon dan Dassault Rafale. Itu artinya, jika Indonesia tetap diperhitungkan di kawasan dan tidak menjadi bulan-bulanan negara tetangga seperti di tahun 1996-2005 yang lalu, maka Indonesia harus mempersiapkan calon pengganti F-5 yang tidak kalah dari calon lawan-lawannya tersebut.

Kriteria Calon Pengganti F-5 E/F TNI AU

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa skuadron F-5 E.F TNI AU adalah berfungsi sebagai skuadron pencegat (interceptor), maka calon penggantinya nantipun diharapkan tidak jauh dari fungsi tersebut. Itu artinya, calon pengganti ini akan lebih diarahkan kepada kemapuan Air Superiority sebagai kemampuan utama disamping kemapuan Serangan permukaan dan anti kapal permukaan.

Siapa Kandidat yang memenuhi Kriteria?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya sebagai penulis tunggal di AnalisisMiliter.com melakukan analisa terhadap sekitar 10 type pesawat tempur yang mungkin akan masuk dalam pertimbangan TNI AU sebagai pengganti F-5. Analisa saya terhadap pesawat tersebut adalah seperti kriteria yang saya sudah sampaikan diatas, dan hasinya adalah seperti gambar di bawah ini :

Dari segi fungsi sebagai pesawat Intercept yang mengedepankan fungsi Air Superiority, maka dari banyak calon itu, saya menjagokan Su-27 SKM, Su-35 BM, F-16 Block 60, Dassault Rafale dan EF Typhoon. Saya rasa 5 pesawat ini memiliki kemapuan Air Superiority yang lebih baik dari calon yang lainnya. Kandidat lainnya memang semuanya sudah mengusung flatform multirole, namun menurut admin AnalisisMiliter.com masih kalah dalam kemampuan Air Superiority dengan kelima kandidat ini.

Namun jika ditinjau dari segi combat range yang lebih dibutuhkan fighter dengan Long Combat Range, maka dari kelima pesawat diatas saya rasa hanya Su-27 SKM, Su-30 MK2 dan Su-35 BM yang termasuk dalam kategori Long Combat Range yang dalam artian memiliki jarak tempur yang jauh sekalipun tanpa tangki cadangan atau pengisian bahan bakar di udara. Pesawat lainnya rata-rata adalah pesawat tempur dengan kemampuan Medium Combat Range yang masih kalah dari ketiga calon diatas. Namun pesawat dengan kemampuan Medium Combat Range inipun masih layak di pertimbangkan jika akan meberikan keuntungan lain jika diakuisisi oleh TNI AU.

Di tinjau dari segi kemiripan dengan inventory pesawat yag sudah ada di TNI AU saat ini (setidaknya akan ada di tahun 2015-2018), maka sepertinya Su-27 SKM, Su-30 MK2 dan Su-35 BM yang memiliki persamaan (walaupun tidak 100% sama) dengan Sukhoi-27/30 yang dimiliki Indonesia saat ini bisa menjadi pertimbangan. Kemudian F-16 Block 52 dan F-16 Block 60 bisa juga menjadi pertimbangan karena kemiripannya dengan F-16 Block 32 ++ yang akan dimiliki Indonesia beberapa tahun mendatang. Walaupun tidak 100% mirip, namun persamaan senjata, pelatihan teknisi, pilot dan lainnya bisa menjadi hal yang menguntungkan bila Indonesia memilih F-16 ini sebagai calon pengganti F-5. Selain itu, F/A-50 dari Korea Selatan juga bisa menjadi pertimbangan dari segi commonity nya dengan inventory TNI AU saat ini, karena selain memiliki kesamaan dengan T-50 TNI AU, juga merupakan “suadara kembar” dari F-16 yang juga dimiliki oleh Indonesia.

Dari segi faktor Tanker Support yang dimiliki TNI AU saat ini, maka sepertinya Su-27 SKM, Su-30 MK2 dan Su-35 BM adalah yang harus menjadi prioritas karena sangat kompatibel dengan pesawat tanker TNI AU saat ini yaitu KC-130 B. sedangkan F-16 dan FA-50 saya rasa tidak akan mendukung dalam hal ini. Sedangkan kandidat lainnya saya belum mengetahui apakah support terhadap pengisian bahan bakar di udara dengan KC-130 B TNI AU. Saya rasa faktor ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan TNI AU dalam memilih pengganti F-5 ini.

Nah, seperti sudah saya jabarkan sebelumnya bahwa F-35 akan menjadi calon lawan pengganti F-5 ini, maka kita harus membandingkan kemampuannya dengan F-35. Dalam hal ini, saya rasa hanya Su-35 BM, F-16 Block 60, EF Typhoon, Dassault Rafale dan Grippen NG yang bisa memberikan perlawanan terhadap F-35 yang kemungkinan akan dimiliki oleh Singapura dan Australia di tahun 2020. Dari segi kemampuan pertarungan udara, jelas F-35 yang memiliki kemampuan Stealth akan menang melawan kandidat-kandidat ini, namun saya berkeyakinan bahwa F-35 sekalipun tidak akan gegabah melawan calon2 ini. Untuk lebih detailnya akan sampaikan selanjutnya.

F-35C Lightning II

Detail Perbandingan Calon Pengganti F-5 Vs F-35

Menurut saya sebagai admin AnalisisMiliter.com, faktor paling penting yang harus dipertimbangkan TNI AU untuk memilih pengganti F-5 adalah apakah pesawat tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan efek gentar menghadapi F-35. Nah dari banyak sumber, saya sudah merangkum kemampuan teknik dari F-35 dan dibandingkan dengan kandidat pengganti F-5. Pembanding yang saya ambil adalah F-35 A (Conventional Take Off Landing) yang kemungkinan akan di akuisisi oleh Singapura dan Australia. Data-data yang saya kumpulkan ini mungkin tidak 100% akurat, tetapi setidaknya sudah memberikan gambaran kasarnya. Dan hasilnya adalah seperti gambar di bawah ini :

Dari segi fitur Stealth, jelas bahwa tidak ada satupun calon pengganti F-5 ini akan mampu melawan F-35 yang memiliki fitur Stealth yang mumpuni untuk menghindar dari tangkapan radar lawan. Pesawat lainnya tidak dilengkapi dengan fitur Stealth, namun hanya melakukan pengurangan RCS saja. Maka jelas sekali bahwa calon pengganti F-5 ini harus menang dari F-35 dari faktor yang lain selain stealth.

Dari segi Maximal Speed, berita bagusnya adalah F-35 ternyata bukan pesawat yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Tercatat kecepatannya hanya sampai dengan Mach 1.6 (1.930 km/jam), sedangkan kandidat lainnya selain JF-17 Thunder dan F/A-50 sudah memiliki kecepatan Mach 2 keatas. Sehingga dalam hal ini, calon pengganti F-5 ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan F-35. Tentu ini bisa dimanfaatkan nantinya dalam pertempuran di Udara, namun tidak akan memberikan faktor kemenangan yang sesignificant faktor firut Stealth.

Dari segi Max Load yang mampu dibawa oleh pesawat ini, saya rasa Su-27 SKM, Su-30MK2 dan SU-35 BM bisa menjadi pemenang dengan total 8.000 kg yang bisa mereka tenteng. Artinya semakin banyak senjata yang bisa dibawanya dalam pertempuran. Ini akan menambah nilai plus nya jika harus berhadapan dengan F-35. Sedangkan kandidat lainnya relatif setara bahkan masih di bawah kemampuan F-35.

Su-35 BM

Dari segi Combat Range, lagi-lagi F-35 masih mengalami kelemahan dalam hal ini. F-35 yang memang hanya dirancang sebagai Medium range Fighter, sehingga Combat Rangenya masih relatif kecil, sehingga masih bisa dilawan oleh pesawat lain. Dalam hal ini, Su-27 SKM, Su-30 MK2 dan Su-35 BM menjadi superior dibandingkan dengan F-35. Bahkan Dassault Rafale dan EF Typhoon relatif masih setara dengan F-35.

Namun menurut saya yang paling penting dipertimbangkan adalah jenis radar yang digunakan masing-masing pesawat dan kemampuan radar tersebut. Ini adalah salah satu kunci penting dalam pertarungan udara. Sebagai pembanding kita gunakan radar AN/APG-81 AESA F-35 dalam melacak target di udara yang memiliki RCS 1m2, dan dibandingkan dengan radar pesawat lainnya. Radar F-35 ini mampu melacak target tersebut dari jarak 160 km. Radar pesawat lainnya realtif belum mampu menandingi kemampuan radar F-35 ini. Radar N0001VEP yang dipakai Su-27 SKM dan Su-30 MK2 TNI AU saat ini hanya mampu melacak target yang sama dari jarak 60-70 km saja. F-16 Block 52 dengan radar APG-68(V)9 juga hanya bisa mengendus target yang sama dari jarak 46-54 km. Grippen D dengan radar PS-05A juga hanya bisa mengendusnya dari jarak 48-56 km, serta Dassault Rafale dengan radar Thales RBE2 PESA juga hanya bisa dari jarak 73-87 km. JF-17 Thunder dengan radar KLJ-7 pun hanya bisa dari jarak 70 km, apalagi F/A-50 dengan radar APG-67 V4 hanya bisa mengendusnya dari jarak 30-36 km.

(Kaskus/analisismiliter)

PT. DI Siapkan Tiga CN235 untuk AL dan AU

TNI AU berencana memiliki 3 pesawat CN-235MPA untuk dapat membentuk 1 skadronpesawat intai baru (photo : Peter Ho)

(IMS) -- PT Dirgantara Indonesia (DI)tahun ini kembali mendapatkan tiga proyek pesawat CN235 untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara.Ketiga pesawat itu ditargetkan bisa rampung dan dikirimkan pada tahun 2015 atau 2016.

“Satu pesawat untuk Angkatan Udara dan dua untuk Angkatan Laut untuk patroli maritim,” ujar Direktur Pengembangan Teknologi Engineering PT Dirgantara Indonesia (Persero) Andi Alisjahbana di Jakarta, Minggu (19/5).

Nilai kontrak ketiga pesawat disebutkan tidak sampai Rp 1 triliun. Pada tahun ini PT DI juga akan mengirimkan dua atau tiga pesawat jenis yang sama juga untuk TNI Angkatan Laut yang merupakan kontrak multi years pada tahun 2011. 

Target perusahaan kata dia setidaknya melakukan penjualan atau kontrak senilai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2012, perusahaan mendapatkan keuntungan sedikit lebih besar bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Diharapkan tahun ini perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan pendapatan. 

Dia menambahkan bahwa PT DI juga berfokus untuk menyelesaikan proyek pesanan pembuatan pesawat yang masih backlog sekitar Rp 8 triliun sampai 2015 mendatang.Proyek tersebut tidak hanya dari konsumen dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Selain berfokus untuk memproduksi pesawat dan helicopter, PT DI juga mengembangkan perawatan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul (MRO) melalui Divisi Aircraft Services (ACS). ACS ditargetkan tidak hanya mampu memberikan MRO pesawat buatan PT DI tetapi juga produksi perusahaan lain. Pasar MRO Indonesia saat ini dikatakan sangat besar dan berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah pesawat.Namun, sayang lebih banyak maskapai yang memilih ke luar negeri untuk melakukan MRO.

“Airlines Rp 8 sampai 9 triliun tiap tahun. Dari jumlah itu diambil oleh dalam negeri yaitu GMF AeroAsia dan kami ada Rp 3 triliun.Jadi kita mesti berusaha menangkap pasar itu. Hanya kendalanya investasi, penambahan kemampuan karena mesti menguasai teknologi,” paparnya.

Belum semua aspek dalam MRO bisa dikuasai oleh pihaknya kata Andi.Misalnya landing gear yang harus dikirim ke luar negeri. “Kita lagi belajar mendapatkan kualifikasi.Kalau belum mendapatkan kualifikasi, training ya belum bisa,” imbuhnya.

(JurNas)